Tim Satgas Itjen Kemhan RI Lakukan Kunjungan di Jajaran Kodam II/Swj

Senin, 19 Juni 2023 - 16:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Selama 15 hari, mulai tanggal 19 s.d 03 Juli 2023, Tim Satuan Tugas (Satgas) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI akan bertugas di satuan jajaran Kodam II/Swj dalam rangka Entry Meeting Pelaksanaan Penatausahaan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Kegiatan Tim Satgas Itjen Kemhan RI ini diawali dengan Acara Penyampaian Taklimat Awal yang diselenggarakan di Gedung Gatot Subroto Makodam II/Swj, Palembang, Senin (19/06/2023) yang dipimpin oleh Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kasdam II/Swj, Irdam II/Swj, Asrendam II/Swj, para Asisten Kasdam II/Swj dan sejumlah Kabalakdam II/Swj serta Inspektur Kemhan Laksamana Pertama TNI Yos Sumiarsa, S.E., M.Si.,Cgcae, selaku Pengendali, Waaslog Kasad Bidang Faskon BMN, Brigjen TNI Mahfud Gozali, selaku Ketua Tim beserta anggota.

BACA JUGA  BPH Universitas Muhammadiyah Palembang Diduga Palsukan Surat, Dr. Zulkifli Lapor ke Polda Sumsel

Pangdam II/Swi, Mayjen TNI Hilman Hadi dalam sambutannya mengatakan bahwa, kegiatan Itjen Kemhan dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan aset (manset) Barang Milik Negara (BMN), merupakan suatu sarana fungsi kontrol pimpinan terhadap pemanfaatan aset (manset) Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kodam II/Sriwijaya dan sekaligus mendorong para pejabat yang membidangi masalah Barang Milik Negara agar dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Oleh karenanya, kehadiran Tim Itjen Kemhan memiliki arti penting dan nilai manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, karena kegiatan pengawasan pemanfaatan aset Barang Milik Negara pada hakikatnya merupakan aplikasi dari salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi kontrol dan alat kendali bagi penyelenggaraan mekanisme kerja organisasi.

“Keberadaan Tim Satgas Itjen Kemhan juga harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan masukan yang berharga bagi peningkatan kualitas kinerja dan terwujudnya tertib administrasi di bidang pemanfaatan aset Barang Milik Negara,” ujar Pangdam.

BACA JUGA  Ratu Dewa Apresiasi DPD REI Sumsel yang Sudah Berkontribusi Positif Terhadap Pembangunan Kota Palembang

Terkait hal itu, Pangdam menekankan kepada seluruh staf dan satuan jajaran Kodam II/Swj yang menjadi objek pengawasan, agar dapat menerima Tim Satgas Itjen Kemhan dengan penuh keterbukaan dan menyiapkan data serta informasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di satuan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI dalam amanatnya yang dibacakan Laksamana Pertama TNI Yos Sumiarsa menyampaikan bahwa, dalam hal kepemilikan aset maupun barang milik negara, Kemhan dan TNI merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki aset tertinggi dari pengelolaan Barang Milik Negara.

Oleh karena itu, kegiatan penatausahaan barang milik negara menjadi sangat penting dilaksanakan demi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pengaturan barang milik negara.

BACA JUGA  Idul Fitri Babinsa Koramil 418-08/Sako Laksanakan Komsos dengan Tomas

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi, kita wajib mencatat dan melaporkan secara nyata dan benar berapa jumlah aset dan barang milik negara yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI,” ungkap Laksamana Muda Yos Sumiarsa.

Dia berharap dengan terbentuknya Satgas ini, hendaknya menjadi motivasi untuk mengobarkan semangat dan kerja keras dalam menyajikan data, informasi dan laporan penatausahaan pemanfaatan barang milik negara Kemhan dan TNI secara benar dan terbuka.

“Ciptakan suasana kerja yang harmonis, saling ada keterbukaan, saling percaya dan adanya komunikasi timbal balik yang baik sehingga apa yang telah kita lakukan mempunyai nilai tambah terhadap kinerja organisasi,” ujarnya.

Kegiatan Taklimat Awal Tim Satgas Itjen Kemhan RI ini diikuti juga secara virtual, oleh para Danrem, Dandim, para Danyon dan para Danden Satuan jajaran Kodam II/Swj.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru