Kantor Perwakilan BI Sumsel Ajak Mitra di Daerah Saksikan Peluncuran LPI Tahun 2023

Selasa, 6 Februari 2024 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALEMBANG | Tintamerah.co.id -, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ajak Kepala Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, perbankan, akademisi, serta pimpinan asosiasi untuk menyaksikan secara daring peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023 yang disiarkan virtual dari Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (31/01/24).

Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik, sebagaimana amanat pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

LPI 2023 mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”, dan mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024.

BACA JUGA  Pendekar Garda Muda Banten Siap Kawal Heri Amalindo Menuju Gubernur Sumsel 2024

Selain itu, pembahasan penting yang turut diangkat dalam LPI 2023 ialah tentang Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan Penguatan Kebijakan Hilirisasi untuk Kebangkitan Ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan 3 hal penting terkait capaian perekonomian Indonesia pada tahun lalu. Pertama, syukur, optimis, dan waspada.

“Bersyukur ekonomi Indonesia pada 2023 sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan stabilitas terjaga, di tengah tantangan gejolak perekonomian dunia. Optimis prospek perekonomian Indonesia 2024 akan lebih baik, namun tetap waspada dengan potensi risiko rambatan ketidakpastian global,” kata Perry, yang disiarkan secara virtual.

Kedua, ujar Perry,  Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan keempat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

BACA JUGA  Tour Of Area/Tour Of Duty untuk meningkatkan kinerja organisasi, Danrem 044/Gapo Pimpin Sertijab Dandim 0406/Lubuk Linggau

Ketiga, menurut Perry, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional. Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi, dunia usaha, media massa, dan akademisi. Sinergi membawa pada ketahanan ekonomi 2023 dan kebangkitan menuju Indonesia Maju.

Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Latif menyampaikan kinerja ekonomi Sumatera Selatan terbukti memiliki resiliensi tinggi dan mampu bangkit lebih kuat.

“Hal ini terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi Sumsel yang tinggi di wilayah Sumatera pada tahun 2023,” kata Latif saat menyaksikan peluncuran LPI 2023 di Kantor Perwakilan BI Sumsel, Rabu (31/01).

Dalam kesempatan itu, Latif menyampaikan apresiasinya kepada para stakeholders khususnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BACA JUGA  Sempat Viral di Medsos, Ketua DPC GRIB Jaya, H Jamak Udin: Rocky Gerung Harus Minta Maaf ke Publik Atau Lanjut ke Jalur Hukum

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Ir. S.A. Supriono turut menyampaikan harapannya kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan ekonomi yang kuat, infklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Sesuai arahan Pj. Gubernur Sumatera Selatan, peningkatan kondisi perekonomian dilakukan melalui stimulus ekonomi, pemberdayaan sektor pertanian, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, peningkatan Sumber Daya Manusia, peliberalan investasi, keberlanjutan lingkungan, kolaborasi dengan pihak swasta, peningkatan pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi,” kata Supriono. (Red)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru