Bayar Pajak Semakin Ringan: Pemkot Palembang Luncurkan Program Pemutihan 2025

Minggu, 2 November 2025 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALEMBANG | tintamerah.co.id -, Kabar gembira bagi masyarakat Kota Palembang yang menunggak pajak. Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan program Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya untuk tahun 2025. Melalui program ini, warga bisa mendapatkan potongan pokok pajak hingga 100 persen serta penghapusan denda dan bunga administratif.

Program keringanan pajak ini berlangsung dari 2 November hingga 30 Desember 2025 dan menjadi salah satu upaya strategis Pemkot Palembang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) demi pembangunan kota.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Marhaen, dalam peluncuran program pemutihan pajak yang digelar di Palembang Indah Mall pada Minggu (2/11/2025), menjelaskan rincian dari pengurangan pajak yang diberikan.

BACA JUGA  Diduga Kebakaran Sumur Minyak Keluang Hebohkan Warga, Kapolsek Diduga Lakukan Pembiaran Perusakan Lingkungan

“Kami memberikan pemangkasan hingga 100 persen untuk pokok PBB-P2 tahun ketetapan 2002 hingga 2019, serta diskon 50 persen untuk tahun ketetapan 2020 hingga 2024,” ungkapnya.

Namun demikian, untuk menikmati potongan tersebut, wajib pajak diwajibkan melunasi tagihan PBB tahun 2025 terlebih dahulu.

Selain PBB-P2, penghapusan sanksi administratif juga berlaku untuk sejumlah pajak daerah lain, seperti:

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  • Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, kesenian/hiburan
  • Pajak reklame
  • Pajak air tanah
  • Pajak mineral bukan logam dan batuan
  • Pajak sarang burung walet

Marhaen menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat namun juga berperan penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

BACA JUGA  Antisipasi Kelangkaan Daging Dipasaran, Herman Deru Tinjau Ketersediaan Stok  Daging Beku di komplek Pergudangan PT Sriwijaya Mas

“Ini adalah kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus terbebani denda. Selain membantu wajib pajak, program ini juga mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di Kota Palembang,” ujarnya.

Untuk mempermudah pembayaran pajak, Pemkot Palembang telah menghadirkan berbagai pilihan kanal pembayaran. Tak perlu antre, warga kini dapat membayar pajak melalui Bank Sumsel Babel, Bank BJB, Masago, Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, hingga OnPAYS.

Marhaen berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum masa keringanan berakhir pada 30 Desember 2025.

“Momentum akhir tahun ini kami jadikan ajang bersama untuk menuntaskan kewajiban pajak. Yuk, bayar pajak tanpa beban, demi Palembang yang lebih maju,” pungkasnya.

BACA JUGA  Penuhi Kebutuhan Warga Jelang Lebaran, BKOW Sumsel Gandeng UMKM Gelar Bazzar Ramadhan   

 

Laporan: yulie | Editor: ej@

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru