Palembang | Tintamerah.co.id – Aktivitas sumur minyak ilegal dan penyulingan liar di wilayah hukum Polsek Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, semakin menggila. Bukan hanya mencemari tanah dan sungai dengan minyak mentah, kini udara pun turut tercemar akibat asap pekat dari pembakaran limbah minyak untuk menghidupkan tungku penyulingan ilegal.
Namun, yang lebih memprihatinkan, aparat kepolisian setempat seolah memberi restu terhadap kegiatan ilegal ini. Bahkan, isu setoran yang mencapai Rp 150 ribu per drum minyak dan upeti Rp 7 juta per tungku penyulingan ilegal kepada oknum penegak hukum semakin santer terdengar di tengah masyarakat.
Sejak IPTU Alvin Adam Armita Siahaan menjabat sebagai Kapolsek Keluang, insiden kebakaran akibat aktivitas ilegal ini berulang kali terjadi. Dalam kurun satu bulan terakhir saja, tercatat sudah lebih dari tujuh kali kebakaran melanda lokasi sumur minyak dan penyulingan ilegal.
Terbaru, kebakaran terjadi pada Rabu, 19 Maret 2025 malam, di wilayah Hindoli Keluang. Lokasi itu disebut milik seseorang bernama Mawar. Namun, yang mengejutkan, dari bebrapa kali terjadi kebakaran tersebut, hanya satu orang yang ditangkap.
Bahkan, muncul dugaan bahwa yang ditangkap bukanlah pemilik sebenarnya, melainkan “pengantin” atau orang yang dikorbankan untuk menutupi dalang di balik bisnis haram ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, menegaskan bahwa Kapolsek Keluang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat aktivitas ilegal ini.
Menurutnya, dugaan pembiaran oleh aparat sangat nyata, mengingat minimnya penindakan terhadap para pelaku, meskipun dampaknya sudah jelas merusak lingkungan dan mengancam nyawa warga.
“Kami melihat indikasi kuat adanya pembiaran. Lebih tujuh kali kebakaran, satu orang ditangkap, itu pun diduga hanya pengantin. Sementara pemilik sebenarnya tetap bebas beroperasi. Kami tidak akan tinggal diam!” tegas Desri.
LSM POSE RI akan melayangkan laporan resmi kepada Mabes Polri, mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolsek Keluang karena dianggap gagal menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.
“POSE RI akan melayangkan surat resmi kepada Kapolri agar mengevaluasi kinerja Kapolsek Keluang. Kami khawatir bila dibiarkan berlarut-larut, kerusakan lingkungan disana akan meluas. Bahkan jika terus dibiarkan akan menggangu iklim investasi, sebab kegiatan penambangan dilakukan di area konservasi perusahaan perkebunan. Kapolsek beserta jajarannya harus segera dievaluasi,” tukasnya.
Masyarakat sekitar pun mulai gerah dengan kondisi ini jalan pun mulai banyak yang rusak akibat angkutan minyak yang berkapasitas besar. Selain khawatir akan bahaya kebakaran yang bisa meluas, mereka juga mengeluhkan kualitas udara yang kian memburuk akibat aktivitas penyulingan ilegal.
“Kami sudah lelah dengan situasi ini. Setiap malam bau minyak menyengat, asap tebal di mana-mana,jalan rusaj dan sempat sungai pun tercemar. Mana tindakan aparat? Apa harus ada korban jiwa dulu baru mereka peduli?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. (*)
