ICMI Sumsel Gelar Muswil ke-VIII

Sabtu, 19 Maret 2022 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII Ikatan Cendekiawan Muslim Se_Indonesia Organisasi Wilayah Sumatera Selatan bertempat di aula Asrama Haji Palembang, Sabtu (19/3/2022).

Dikatakan Wagub Sumsel H Mawardi Yahya, semoga Muswil ICMI ini dapat bermanfaat, dapat mungkin merumuskan tentunya rumusan program-program kerja nyata.

“Kenapa saya sampai tersebut, sudah saatnya ICMI bangkit dengan perubahan-perubahan, dengan kemajuan-kemajuan teknologi, dan sebagainya. Saya kira isu saat ini, sudah saatnya ICMI harus tampil, karena itu terkait ka’edah umat beragama dan itu merupakan hal yang besar,” ujarnya.

Kemudian, tadi sudah disampaikan kepada peserta, bahwa hari ini merupakan Muswil ICMI, Insyallah Muswil ICMI akan terpilih ketua dan jajaran kepengurusannya, yang tentunya dapat merespon isu-isu yang terjadi saat sekarang ini.

BACA JUGA  Partai Golkar Ajak Masyarakat Bershalawat dan Zikir Bersama Peringati Isra Mi'raj 1444 H

“Sekali lagi mungkin saya sampaikan, tentang kebebasan berbicara, tentang isu-isu lain, tentang mungkin yaitu masalah sosial bisa diangkat,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, daripada yaitu jajaran ICMI, mungkin memberikan ya paling tidak mengomentari supaya bijaklah dalam bermasyarakat, yaitu didalam berkomunikasi.

“Insyallah dalam dua hari ini didapatkan rumusan-rumusan yang terbaik untuk kedepannya, terutama untuk provinsi Sumsel ini,” katanya.

Menurut Ketua ICMI Korwil Sumsel Prof Dr Ir H Anis Saggaf, MSCE.,IPU didampingi Ketua Panitia Muswil VIII ICMI Ir Sastra Suganda, bahwa dimana sejak awal berdiri ICMI tidak sama dengan organisasi garis keras.

“Saat ini yang harus diantisipasi organisasi yang selalu mengkritik apapun yang dilakukan pemerintah itu tidak ada yang benar, itu kelompok itu berbahaya. ICMI adalah kelompok yang mensupport pemerintah, memberikan masukan, serta memberikan koreksi terhadap apa yang dilakukan Pemerintah,” imbuhnya.

BACA JUGA  BNNP Sumsel Musnahkan 15 Kg Sabu Jaringan Malaysia - Pekanbaru

Masih dilanjutkannya, ketika ditanya sikap ICMI Sumsel terhadap pernyataan pendeta Saifuddin yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al Quran, Anis mengungkapkan, pengurus yang baru mudah-mudahan segera meresponnya.

“Termasuk pengurus pusat yang baru juga harus cepat meresponnya. Kita jaga keberagaman agama di Indonesia. Tapi tidak boleh saling menghina apalagi sengaja membuat kelompok dan ingin merusak agama lain. Kita minta Pemerintah turun tangan dalam persoalan itu,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris ICMI Koordinator Wilayah Sumsel sekaligus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo, sejauh ini peran ICMI di Kabupaten PALI, tentunya mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh kebijakan daripada pusat.

“Dalam ini dari pusat disuruh lebih fokus untuk Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Daerah (Korda). Jadi kami di Korda tentunya mengikuti apa-apa kebijakan yang ada diatas kami,” bebernya.

BACA JUGA  Herman Deru Ajak PT Semen Baturaja Tingkatkan Kinerja Dengan  Bersinergi Bersama Pemerintah

Masih disampaikannya, sejauh ini peran ICMI di PALI termasuk mitra pemerintah.

“Artinya bukan menghujat, tetapi mengajak bagaimana masyarakat kita agar bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bagus lagi terutama bagi yang muslim tadi. Untuk menjaga stabilitas agama, tentunya kita kerjasama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dimana kita sering mengajak ngobrol santai, agar tidak terpecah belah,” jelasnya.

Ditambahkannya, kriteria untuk menjadi ketua ICMI, yang penting dia bisa berbicara, kalau tidak bisa bicara bagaimana.

“Tentunya kan namanya ICMI, ya Cendekia Muslim, artinya tantangan urutan itu mengedepankan apa yang dianggap diatur oleh muslim. Kalau muslim tidak bertengkar, bermusyawarah, mendahulukan musyawarah mufakat untuk kegiatan-kegiatan naik intern ataupun di pemerintahan,” tegasnya.
(Astrid)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru