Palembang | Tintamerah.co.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat kerja terkait perihal hasil dari monitoring progres pembangunan Fly Over Angkatan 66 Palembang bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/8/2022).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ir Holda MSi, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadiki S Sos MM, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel Nasrul Halim.
Ir Holda MSi ketika diwawancarai usai melakukan rapat bersama mitra kerja mengatakan, bahwa pada hari ini pihaknya menggelar rapat bersama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional III Sumatera (BBPJN), PUBM & TR Provinsi Sumsel, PUPR Kota Palembang dan PT Waskita.
“Mereka tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan FO Simpang Sekip yang ada di Sumsel ini sesuai dengan kontrak-kontrak yang sudah mereka lakukan.
Namun pada proses pengerjaannya terdapat beberapa kendala yaitu utilitas PLN dan Pertagas,” ujarnya.
“Selasa tanggal 16 ini kita panggil PLN dan Pertagas untuk mempercepat apa yang menjadi kendala pembangunan.
Tujuannya untuk mempercepat pihak Waskita dalam proses pembangunan FO itu,” katanya.
Holda menuturkan, pihaknya berharap pembangunan FO Simpang Sekip ini berjalan lancar dan cepat.
“Sesuai dengan kontraknya yaitu 21 bulan. Harapannya kalau bisa lebih cepat semua bisa mempercepat, bahkan Bapak Gubernur Sumsel berharap kalau bisa Oktober 2023 bisa selesai. Itu harapan Gubernur dan harapan masyarakat Palembang,” katanya.
Ketika ditanya tentang pembebasan lahan, Holda mengungkapkan, uangnya sudah ada. Tinggal pembayaran 4 persil lagi.
“Diakuinya memang terjadi selisih pengukuran ulang dari BPN untuk pembayaran kepada pihak Semua langkah tengah dilakukan sesuai aturan,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Hasadiki S Sos MM menuturkan, untuk pembebasan lahan itu 80 persen dianggarkan Pemprov dan 20 persen dianggarkan Pemkot Palembang.
“Pemprov bersama DPRD Sumsel telah mengalokasikan anggaran sebesar 56 miliar rupiah,” katanya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Komisi IV Nasrul Halim menambahkan, dalam rapat ini terdapat dua agenda yakni, pertama membahas masalah utilitas ada dua yaitu PLN dan pertagas.
“Insya Allah besok jam 4 sore kita panggil untuk rapat di sini. Sehingga permasalahan yang ada cepat selesai,” katanya.
“Yang kedua masalah lahan, itu adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palembang dan itu ada 3 persil lagi yang belum diselesaikan,” tambah Nasrul.
Lebih lanjut Nasrul menerangkan bahwa masyarakat berkeinginan untuk melakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Kota Palembang.
“Menurut mereka soal harga tidak ada masalah lagi baginya.Hanya saja, keinginan masyarakat tersebut menjadi terang benderang untuk ukuran lahannya saja,” ucapnya.
Selain itu, Nasrul mengungkapkan pihaknya besok akan mengundang PLN dan Pertagas agar mencarikan solusi terkait utilitas yang ada disekitar lokasi pembangunan FO ini.
Kemudian BPN diminta Untuk melakukan pengukuran ulang terkait lahan masyarakat yang belum selesai dan tinggal menunggu waktu dari BPN.
Karena menurut keterangan dari PUPR Kota Palembang tadi bahwa masyarakat minta dilakukan pengukuran ulang dan yang mana saja batas- batas lahan yang mereka miliki.
Karena keinginan masyarakat tersebut, ingin memperjelas ukuran lahan milik mereka saja,” tandasnya.
(YL)
