Palembang | Tintamerah.co.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Republik Indonesia, Prof Suahasil Nazara, SE. MSc. Ph.D mengakui pemilihan tempat Kick Off Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu di Sumsel, Jumat (18/3) di Gedung Keuangan Negara Palembang memiliki alasan tersendiri. Salah satunya karena Provinsi Sumsel dianggap sebagai Provinsi yang terdepan.
“Agenda ini sebenarnya akan kami lakukan di seluruh Indonesia dan kami khusus memilih Kick Off di Sumsel karena laporan dari teman-teman apa yang dilakukan di Sumsel sangat mendahului yang lainnya,” puji Wamenkeu.
Menurut Wamankeu launching Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu ini merupakan suatu pendekatan dari Kemenkeu untuk membantu UMKM. Mulai dari pembelian modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro (KUM) juga berbagai regulasi hingga bantuan permodalan, pendampingan hingga penjualan ke pasar ekspor.
Khusus ekspor itu Wamankeu mengatakan bahwa ada Direktorat Bea Cukai yang bertugas memfasilitasi ekspor Indonesia.
Sehingga menurutnya UMKM ini juga dibantu membuka pasar di luar negeri melalui atase-atase keuangan bekerjasama dengan atase perdagangan.
“Kita bantu buka pasar di luar negeri dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi dengan lakukan bersama-sama,” tambahnya.
Program Kemenkeu Satu itu lanjut dia juga menurutnya menjadi tekad Kemenkeu untuk bersatu memberikan kemajuan bagi negeri.
Wamenkeu juga mengatakan, dengan Kick Off Pemberdayaan UMKM ini pihaknya telah membentuk tim dalam sekretariat bersama (Sekber) dan diharapkan kerja tim ini dapat berkelanjutan. Selanjutnya Sekber di Sumsel ini juga harus berpikir untuk membawa UMKM naik kelas.
Di Sumsel ini sendiri menurutnya ada empat Kanwil yang akan dibentuk dalam Sekber. Terkait bantuan yang dibutuhkan, Wamenkeu mempersilahkan para UMKM menghubungi bantuan apa yang dibutuhkan.
“Silahkan dihubungi bantuan yang dibutuhkan seperti apa nanti akan dichannelkan. Mungkin bukan di Kemenkeu tapi Menteri Koperasi atau lainnya,” ujarnya.
Selain mendorong semuanya memberdayakan UMKM, dalam sambutannya Wamenkeu juga berharap Kepala Daerah dapat menginformasikan ke masyarakat mengenai apa-apa saja yang sudah dilakukan APBN.
“Sampaikan pajak yang sudah dikumpulkan dan lain-lain serta belanja yang telah digelontorkan di Indonesia dan Sumsel masuk pilot project setiap bulan berikan press conference APBN di Sumsel,” terangnya.
Sementara itu Gubernur H. Herman Deru mengatakan adanya Launching Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu ini diharapkan dapat semakin memudahkan komunikasi antar kedua belah pihak.
Iapun mengapresiasi perhatian yang diberikan Menkeunpada sektor UMKM. Pasalnya UMKM cukup mendominasi profesi di Sumsel saat ini.
“Dua tahun sudah kita dilanda Covid. Sementara banyak perusahan melakukan PHK, bahkan tutup, UMKM justru tetap tangguh,” ujarnya.
Namun demikian Herman Deru berpesan agar pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada UMKM memperhatikan tiga aspek utama. Selain permodalan dan keterampilan, menurutnya UMKM perlu dibimbing dalam melakukan pemasaran. Terpenting lagi menurutnya bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih.
“Tiga aspek tadi tidak boleh tinggal. Begitupun pelatihan yang diberikan hensaknta konvensional maupun digital agar UMKM semakin maju. Dan paling penting tidak overlapping agar sebarannya rata,” jelasnya.
Ia pun mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Sumsel sebagai tempat Launching Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu.
Atas nama Pemprov Sumsel Herman Deru juga mengucapkan selamat atas Launching Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu. Ia mengatakan, sangat mengapresiasi upaya-upaya Kemenkeu dalam melalui Ditjen Perbendaharaan Sumsel yang konsisten membersamai Pemprov Sumsel dalam memberdayakan UMKM di daerah.
Adapun peluncuran itu sendiri ditandai dengan penekanan tombol sirine dilanjutkan dengan penampilan berbagai karya kerajinan UMKM di Sumsel berupa kain songket dan lainnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Staf Ahli Penerimaan Negara Oza Olavia, Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto, Staf Ahli Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
(***)
