instagram youtube
logo✖

Polres Ogan Ilir dan Forkopimda Gelar Apel Kesiapsiagaan Jaga Kamtibmas di Bulan Suci Ramadhan 1447 H Kanwil Kemenkum Sumsel Fasilitasi Layanan Apostille Dokumen Pernikahan untuk Keperluan Studi ke Filipina Pastikan Kualitas Gedung KUA Sindang Danau, Kabid Urais Kanwil Kemenag Sumsel Gelar Monev SBSN

thumbnail

Pabrik Sawit PT Aburahmi Nekat Beroperasi Tanpa Izin Lengkap, Kasat Pol PP PALI Syarul Darman Tegas Pastikan Segel dan Setop Sementara!

thumbnail

Perkuat Armada, Damkar PALI Geber Uji Coba Unit Multifungsi 4.000 Liter untuk Pos Penukal

thumbnail

Cegah Kasus Berulang, DPMPTSP PALI Siatkan Pengawasan Ekstra Ketat Pasca Uji Nyali PT Aburahmi Tanpa Izin

thumbnail

Sanksi Administratif Menanti! Uji Nyali PT Aburahmi Operasikan Pabrik Sawit Tanpa Izin Lengkap di Bumi Serepat Serasan

BERITA TERKINI

Suasana konsolidasi dan diskusi komprehensif Rumah Singgah Aktivis PALI bersama praktisi hukum Dhabi K Gumarya, unsur pimpinan DPRD PALI, tokoh masyarakat, serta aliansi aktivis dan LSM di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026), dalam rangka menyatukan gerak langkah menuntut revisi total Pergub Nomor 40 Tahun 2017 demi keadilan kompensasi warga terdampak survei seismik. (Foto: Dok/Andi) Suasana konsolidasi dan diskusi komprehensif Rumah Singgah Aktivis PALI bersama praktisi hukum Dhabi K Gumarya, unsur pimpinan DPRD PALI, tokoh masyarakat, serta aliansi aktivis dan LSM di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026), dalam rangka menyatukan gerak langkah menuntut revisi total Pergub Nomor 40 Tahun 2017 demi keadilan kompensasi warga terdampak survei seismik. (Foto: Dok/Andi)

Palembang

Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012

Jumat, 31 Juli 2026 - 02:33 WIB

Koordinator Rumah Singgah Aktivis PALI, Efran (bertopi), didampingi para pimpinan aliansi LSM, tokoh masyarakat, serta jajaran pemangku kepentingan saat menyampaikan aspirasi dalam rapat koordinasi dan diskusi strategis bersama praktisi hukum terkemuka Sumatera Selatan, Dhabi K. Gumarya, S.H., M.H., di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, guna mengawal survei seismik sekaligus menuntut revisi total Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/Andi) Koordinator Rumah Singgah Aktivis PALI, Efran (bertopi), didampingi para pimpinan aliansi LSM, tokoh masyarakat, serta jajaran pemangku kepentingan saat menyampaikan aspirasi dalam rapat koordinasi dan diskusi strategis bersama praktisi hukum terkemuka Sumatera Selatan, Dhabi K. Gumarya, S.H., M.H., di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, guna mengawal survei seismik sekaligus menuntut revisi total Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/Andi)

Palembang

Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Jumat, 31 Juli 2026 - 02:02 WIB

Praktisi hukum Sumatera Selatan Dhabi K Gumarya, SH., MH., didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, SH., MH., serta para aktivis dan tokoh masyarakat saat membedah tuntas kejanggalan regulasi di Agam Pisan Jilid Empat Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi) Praktisi hukum Sumatera Selatan Dhabi K Gumarya, SH., MH., didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, SH., MH., serta para aktivis dan tokoh masyarakat saat membedah tuntas kejanggalan regulasi di Agam Pisan Jilid Empat Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi)

Palembang

Dhabi K Gumarya Soal Pergub 40/2017: Tegaskan Dorongan Perbup PALI Adalah Langkah Keliru: Kalau PALI Buat Perbup, Ya Tambah Salah Lagi!

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:20 WIB

Praktisi hukum Sumatera Selatan, Dhabi K Gumarya, SH., MH., saat menunjukkan salinan Pergub Nomor 40 Tahun 2017 di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut harus dicabut sebagai solusinya karena tidak segaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021. (Foto: Dok/tintamerah.co) Praktisi hukum Sumatera Selatan, Dhabi K Gumarya, SH., MH., saat menunjukkan salinan Pergub Nomor 40 Tahun 2017 di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut harus dicabut sebagai solusinya karena tidak segaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021. (Foto: Dok/tintamerah.co)

Palembang

Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pergub No 40 Tahun 2017 Harus Dicabut Karena Bertentangan dengan Undang-Undang

Kamis, 30 Juli 2026 - 23:47 WIB

Ketua DPD PGK Kabupaten PALI, Muhammad Syafiyallah, S.Sos (tengah, memegang mikrofon), menyampaikan aspirasi dalam diskusi koordinasi bersama Praktisi Hukum Dhabi K. Gumarya, SH., MH. (kiri depan, berbaju kotak-kotak). Pertemuan yang digelar di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, Kamis (30/7/2026), ini menghasilkan rekomendasi mendesak pembentukan Tim Penilai Tanam Tumbuh Independen untuk merevisi Pergub No. 40 Tahun 2017 yang dinilai usang dan merugikan rakyat. (Foto: Dok/Andi) Ketua DPD PGK Kabupaten PALI, Muhammad Syafiyallah, S.Sos (tengah, memegang mikrofon), menyampaikan aspirasi dalam diskusi koordinasi bersama Praktisi Hukum Dhabi K. Gumarya, SH., MH. (kiri depan, berbaju kotak-kotak). Pertemuan yang digelar di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, Kamis (30/7/2026), ini menghasilkan rekomendasi mendesak pembentukan Tim Penilai Tanam Tumbuh Independen untuk merevisi Pergub No. 40 Tahun 2017 yang dinilai usang dan merugikan rakyat. (Foto: Dok/Andi)

Palembang

Solusi Cerdas Akhiri Polemik Ganti Rugi Tanam Tumbuh: PGK PALI Dorong Pendekatan Hukum dan Akademik

Kamis, 30 Juli 2026 - 23:21 WIB

Diskusi Publik & Konsolidasi Penolakan Pergub 40/2017: Praktisi hukum Sumsel Dhabi K. Gumarya, S.H., M.H. (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, S.H., M.H. (kiri) dan Tokoh Masyarakat Drs. H. Soemarjono (kanan) saat membedah kejanggalan hukum Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017 di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi) Diskusi Publik & Konsolidasi Penolakan Pergub 40/2017: Praktisi hukum Sumsel Dhabi K. Gumarya, S.H., M.H. (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, S.H., M.H. (kiri) dan Tokoh Masyarakat Drs. H. Soemarjono (kanan) saat membedah kejanggalan hukum Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017 di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi)

Palembang

BONGKAR BOROK PERGUB NO. 40 TAHUN 2017: Praktisi Hukum Sumsel Sebut Regulasi Eksplorasi Migas Menyusahkan dan Merugikan Rakyat!

Kamis, 30 Juli 2026 - 22:57 WIB

Tokoh masyarakat PALI Drs. H. Soemarjono saat menyampaikan pemaparan kritis dan komprehensif didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, SH., MH., serta jajaran Rumah Singgah Aktivis di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, Kamis (30/7/2026), dalam agenda koordinasi revisi Pergub No 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/Andi) Tokoh masyarakat PALI Drs. H. Soemarjono saat menyampaikan pemaparan kritis dan komprehensif didampingi Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, SH., MH., serta jajaran Rumah Singgah Aktivis di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Palembang, Kamis (30/7/2026), dalam agenda koordinasi revisi Pergub No 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/Andi)

Palembang

Membongkar Borok Pergub “Pabrik Konflik”: Drs. H. Soemarjono Tegaskan Standar Ganti Rugi Seismik di Sumsel Sangat Rendah dan Tidak Adil

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:17 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., saat menyampaikan pandangan dan desakan tegas agar regulasi ganti rugi lahan direvisi total atau diserahkan ke daerah dalam konsolidasi bersama Rumah Singgah Aktivis (RSA) dan praktisi hukum Sumatera Selatan, Dhabi K Gumarya, SH., MH., di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi) Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., saat menyampaikan pandangan dan desakan tegas agar regulasi ganti rugi lahan direvisi total atau diserahkan ke daerah dalam konsolidasi bersama Rumah Singgah Aktivis (RSA) dan praktisi hukum Sumatera Selatan, Dhabi K Gumarya, SH., MH., di Agam Pisan Jilid 4 Cafe, Sukarami, Palembang, Kamis (30/7/2026). (Foto: Dok/Andi)

Palembang

‘Pergub 40/2017 Pabrik Konflik’: Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Desak Revisi Total Regulasi Ganti Rugi Lahan

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:35 WIB

Rumah Singgah Aktivis (RSA) bersama jajaran Pemda, DPRD, Kades/Lurah, BPD, dan perwakilan warga dari 6 desa serta 3 kelurahan siap bergerak menuju Palembang. Besok, Kamis (30 Juli 2026), agenda krusial dilangsungkan untuk berkoordinasi langsung dengan Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel guna memperjuangkan pengajuan revisi Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/RSA) Rumah Singgah Aktivis (RSA) bersama jajaran Pemda, DPRD, Kades/Lurah, BPD, dan perwakilan warga dari 6 desa serta 3 kelurahan siap bergerak menuju Palembang. Besok, Kamis (30 Juli 2026), agenda krusial dilangsungkan untuk berkoordinasi langsung dengan Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel guna memperjuangkan pengajuan revisi Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017. (Foto: Dok/RSA)

Pali

Tolak Diam! Besok, Rumah Singgah Aktivis PALI Geruduk Palembang, Koordinasi dengan Lawyer Pemprov Sumsel Tuntut Revisi Pergub No 40 Tahun 2017

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:46 WIB

Warga Desa Betung Barat, Epredi Bin Ali (33), menunjukkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) di Kantor Redaksi tintamerah.co, Sabtu (25/7/2026). Ia resmi melaporkan kasus pencemaran nama baik dan intimidasi sepihak terkait tuduhan hilangnya celengan ke Mapolres PALI. (Foto: Dok/tintamerah.co) Warga Desa Betung Barat, Epredi Bin Ali (33), menunjukkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) di Kantor Redaksi tintamerah.co, Sabtu (25/7/2026). Ia resmi melaporkan kasus pencemaran nama baik dan intimidasi sepihak terkait tuduhan hilangnya celengan ke Mapolres PALI. (Foto: Dok/tintamerah.co)

Pali

Merasa Difitnah dan Diintimidasi Kasus Hilangnya Celengan, Warga Desa Betung Barat Sambangi Redaksi Tintamerah.co dan Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:52 WIB